Rekrutmen K2 Dikmudora Sarat Rekayasa

Rekrutmen K2 Dikmudora Sarat Rekayasa
–62 Honorer 9 Tahun Tidak Terkafer

Kolaka, KoP
Perekrutan tenaga honorer Kategori Dua (K2) di lingkup Dinas Dikmudora tampaknya sarat permainan oknum tertentu. Rekrutmen tersebut dinilai tidak adil. Pasalnya, sebanyak 62 honorer yang telah lama mengabdi sebagai tenaga pengajar di sekolah yang ada di kabupaten Kolaka, tidak terkafer. Padahal, mereka mengajar sebagai tenaga honorer sejak tahun 2000an. Sehingga sejumlah pihak meminta untuk segera meninjau ulang rekrutmen honorer K2 di instansi yang dipimpin H. Abdullah tersebut.

Penekanan untuk dilakukannya penijauan ulang itu bukan tanpa alasan. Sebab banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi hingga 9 tahun lamanya, tidak terkafer dalam rekrutmen tenaga honor K2 di instansi Dinas Dikmudora Kolaka. Selain mengecewakan para honorer, hal ini juga menimbukan pertanyaan dimasyarakat.

Ketua tim investigasi perekrutan tenaga honorer K2 Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (PKAPPD) kabupaten Kolaka, Ismail mengungkapkan, dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh timnya, menemukan ada kejanggalan dalam perekrutan tersebut. Sebanyak 62 orang yang memiliki SK honor dan telah mengabdi sejak tahun 2000, sampai saat ini masih aktif mengajar di beberapa sekolah negeri di beberapa kecamatan lingkup kabupaten Kolaka. Ironisnya, tak satupun dari mereka yang terkafer dalam perekrutan honorer K2. “Temuan kami di lapangan, tenaga honorer yang memiliki SK honor namun tidak terkafer adalah sebanyak 62 orang. Sebanyak 49 orang telah mengabdi dari tahun 2005, 6 orang sejak tahun 2004, 3 orang sejak tahun 2003, satu orang mulai tahun 2000 dan satunya lagi sejak tahun 1999,” jelasnya.

Ismail melanjutkan, perekrutan honorer K2 mestinya murni berdasarkan aturan dan dilihat dari massa pengabdian. Jika saja dilakukan tanpa adanya permainan dari oknum pejabat instansi pemerintah terkait, maka jelas tidak akan merugikan pihak yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pengajar dan staf dilingkup Dinas Dikmudora Kolaka. “Banyaknya jumlah tenaga honorer yang telah mengabdi hingga sepuluh tahun namun tetap tidak terkafer, dan malah yang terkafer itu mereka yang baru tiga tahun mengabdi, jelas menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.

Ia menilai, perekrutan tenaga kerja honorer K2 sama sekali tidak berdasar pada aturan. Sebab berdasarkan kasus yang terjadi itu, bisa dipastikan adanya indikasi permainan dari oknum pejabat instansi terkait. “Jika dilihat dari SK honor dan lama massa pengabdian serta disiplin kerja, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka yang telah benar-benar mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar honorer di beberapa sekolah dan staf UPTD Dikmudora dalam lingkup kabupaten Kolaka ini, untuk tidak terkafer dalam rekrutmen kategori dua tenaga honorer,” ujarnya lagi.

Untuk itu katanya, rekrutmen tenaga honorer K2 khususnya di Dinas Dikmudora harus ditinjau ulang dan diawasi. Pihak yang terlibat dalam seleksi perekrutan tenaga honorer K2 juga harus lebih selektif lagi dalam melakukan rekrutmen. Selain itu, harus disesuaikan dengan peraturan dan melihat massa pengabdian setiap tenaga honorer. Agar tidak ada kesan bahwa oknum pejabat Dinas Dikmudora melakukan nepotisme dalam rekrutmen honorer K2. (k9/m3)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s